Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (istimewa)
Longtime.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu memaparkan beberapa persoalan yang terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar) di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Hal itu dia disampaikan politisi PAN, saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim Ke-43, Senin (27/11/2023).
Di hadapan Pj Gubernur Kaltim, Ketua Komisi I anggota DPRD Kaltim itu menyampaikan beberapa teknis menyangkut usulan masyarakat yang masuk dalam sistem Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Pertama kita sudah mendengar pak, apa yang disampaikan teman-teman dari seluruh dapil dengan sejumlah sulan-usulan masyarakat satu sampai dapil enam. Yang ingin saya sampaikan terkait teknis pak Pj Gubernur dimana usulan masyarakat harus masuk ke dalam sistem pak yang namanya SIPD,” katanya.
“Pesan saya, pak Pj untuk mengingatkan kepada kepala-kepala OPD saat proses penginputan untuk komunikasi dengan kami. Kadang yang diinput itu, karena tidak ada komunikasi sama sekali inputnya juga sembarangan,” sambungnya.
Selain itu, pria dengan tagline selalu dengan rakyat itu menyampaikan dibeberapa wilayah Muara Badak yang sampai saat ini belum merasakan listrik secara maksimal.
“Saya beberapa kali juga menyampaikan persoalan listrik, tapi sekali lagi kok pemerintah itu kok nggak pernah mau merespon pak ya. Kecamatan Muara Badak yang dari kantor camat itu, nggak sampai tiga kilo ada kampung yang namanya Badak Makmur, ada kampung yang namanya Solo Palai yang sampai hari ini juga tidak pernah merasakan listrik 24 jam,” bebernya.
“Teman-teman OPD ini minimal membangun komunikasinya dengan PLN, PLN ini jangan juga selalu bicara bahwa itu kan tidak banyak orang maka tidak untung, seharusnya tidak boleh berbahasa seperti itu karena PLN itu nggak bisa untuk begitu kan ini menyangkut persoalan hak dasar rakyat,” lanjutnya.
Wakil rakyat dapil Kutai Kartanegara itu, menaruh perhatian terhadap wilayah di pesisir yang akan terancam abrasi.
“Saya sampaikan bahwa wilayah Muara Badak, Marangkayu sampai Bontang itu, wilayah di pesisir pak, itu kan dihuni banyak oleh masyarakat nelayan contoh di Desa Sebuntal ada kampung yang namanya kampung Terusan, saat ini lagi sangat terancam abrasi,” terangnya.
“Saya sering melihat kegiatan Pemprov di Berau bagaimana proses penanganan abrasi pantai, saya ingin menyampaikan bahwa kampung ini sebenarnya pak kalau lagi air pasang itu juga sudah masuk dan sangat dekat ke fasilitas umum misalnya masjid,” lanjutnya.
Lebih jauh ia menegaskan kedepannya pemerintah memberikan perhatian, karena di perkirakan 5-10 tahun kampung hilang begitupun juga kampung yang namanya desa Gresik.
“Sekali lagi saya ingin mengingatkan itu sehingga wilayah-wilayah pesisir Muara Badak sampai Marangkayu itu menjadi perhatian pemerintah di wilayah -wilayah itu supaya abrasi itu bisa tertangani dengan baik,” pungkasnya. (tya/adv)
