Longtime.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang II di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Selasa (15/5/2024). Sidang yang digelar secara terbuka ini membahas rekomendasi DPRD Kutim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur untuk tahun anggaran 2023.
Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan analisis internal dan menghasilkan 15 rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban Bupati Kutim. “Dokumen LKPJ ini perlu disampaikan ke publik, sehingga keterbukaan informasi benar-benar dijalankan. Publik dapat menjadikan ini sebagai indikator dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.
Salah satu sorotan penting dari Pansus LKPJ adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa) yang dinilai cukup besar dan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan perjalanan dinas juga menjadi salah satu penyumbang nilai Silpa. “Kalau bisa perjalanan dinas itu jangan dilakukan sebelum dibuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). DPA paling lambat bulan Januari, biar bisa maksimal penyerapannya, terutama untuk kebutuhan belanja modal,” tegas Hepnie.
Pansus LKPJ juga menyoroti sejumlah proyek multiyears yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, khususnya terkait waktu pengerjaan dan masalah anggaran. Hepnie menekankan perlunya peningkatan pengawasan teknis di lapangan untuk meminimalisir keterlambatan progres. “Soal masalah multiyears pemerintah harus memaksimalkan anggaran yang tersisa di tahun 2024 dengan patokan pada skema multiyears yang telah disepakati dalam MUO,” jelasnya.
Selain itu, Pansus LKPJ merekomendasikan agar pemerintah mulai merancang hilirisasi pertanian, peternakan, dan perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Mengingat target Kutai Timur menjadi lumbung pangan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Hepnie menekankan pentingnya pembiayaan APBD yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sektor formal dan informal. “Pembiayaan APBD yang berorientasi pada meningkatnya daya dorong pertumbuhan ekonomi sektor formal maupun informal dengan fokus pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM/perdagangan dan jasa melalui penguatan kelembagaan BUMD, juga perlu dioptimalkan,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyambut positif rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menganggapnya sebagai bagian dari dukungan DPRD untuk mewujudkan Kutai Timur yang lebih baik dan berjanji akan menindaklanjuti 15 rekomendasi tersebut. “Percepatan pembangunan fisik akan dilakukan lebih awal, namun perencanaannya harus diperhatikan terlebih dahulu sesuai aturan,” ujar Ardiansyah.
Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan pemerintah Kutai Timur dapat mengoptimalkan kinerja dan anggaran demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih baik di masa depan. (Red)
