Dukung Pembangunan “Coastal Road”, Reza: Infrastruktur Pedalaman Pesisir dan Perbatasan Jangan Dilupakan
Longtime.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menggagas pembangunan jalur penghubung atau coastal road dari Jembatan 1 Samarinda menuju Jalan Kapten Soedjono atau Jembatan Achmad Amins (eks Jembatan Mahkota 2). Jalan ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Selili.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut proyek ini sebagai bentuk inovasi dan keberanian untuk menciptakan wajah baru kota Samarinda.
Dirinya juga mendukung adanya pembangunan jalan di atas air itu, apalagi “coastal road” itu jika dirancang dengan matang akan menjadi ikon baru bagi warga Samarinda.
“Kita saling mendukung jika adanya pembangunan “coastal” road dan flyover ini menjadi semangat inovasi dan keberanian untuk membawa wajah baru bagi daerah. Coastal road, jika dirancang dengan matang, bisa menjadi ikon baru konektivitas Kaltim,” jelasnya.
Kendati demikian, Reza mengingatkan Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, khususnya terkait infrastruktur jalan provinsi yang kondisinya belum merata dan memerlukan perhatian serius.
“Masih banyak ruas jalan provinsi di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan yang rusak dan membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas,” terangnya.
“Jalan-jalan itulah nantinya yang akan menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, serta akses utama menuju pusat layanan kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Lebih lanjut kata Reza, mendorong agar rencana pembangunan berskala besar seperti “coastal road” dapat di imbangi dengan pemetaan skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di daerah.
“Jangan sampai pembangunan yang bersifat monumental justru mengalihkan fokus dari kebutuhan dasar yang lebih mendesak,” ungkapnya.
Dirinya menekankan bahwa pihaknya di Komisi III akan terus melakukan pengawalan proses pembangunan tersebut agar berjalan dengan baik dan berpihak ke agar masyarakat.
“Kami siap mengawal proses ini agar setiap program pembangunan tetap berpihak pada rakyat, berimbang antara visi besar dan kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menghadirkan kemudahan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
