BONTANG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang, ancam pembahasan RTRW berpotensi dihentikan, apabila data yang disampaikan organisasi perangkat daerah (OPD) belum sinkron.
Menurutnya, sejak rapat perdana Pansus, seluruh OPD telah diminta menyerahkan data final yang siap dibahas. Namun, saat dilakukan proses validasi melalui digitalisasi dan overlay peta, masih ditemukan sejumlah perbedaan data antarinstansi.
“Kami sudah mengingatkan dari awal bahwa data yang diberikan kepada Pansus harus benar-benar final. Tetapi ketika dilakukan validasi, ternyata masih ada perbedaan. Kalau seperti ini tentu menjadi persoalan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin terburu-buru mengesahkan perda yang masih menyimpan potensi masalah.
Pasalnya, RTRW akan menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan, termasuk perizinan investasi, penyusunan RDTR hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
Joni mengatakan, Tim Pansus masih memberikan kesempatan kepada OPD untuk menyelesaikan sinkronisasi data.
“Kalau masih belum selesai juga, saya pribadi tidak akan melanjutkan pembahasan. Saya tidak mau melahirkan produk hukum yang nanti justru menimbulkan konflik,” tegasnya.
Menurutnya, tanggung jawab Pansus tidak berhenti saat perda disahkan. Apabila di kemudian hari muncul konflik tata ruang antara masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha, RTRW akan menjadi acuan utama.
“Jangan sampai nanti muncul persoalan, lalu semua kembali mempertanyakan kenapa RTRW ini dulu disahkan. Itu yang ingin kami hindari,” pungkasnya.
(sn/sr)
