BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi menyoroti besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Bontang, yang dinilai berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, tingkat persentase penyerapan anggaran memiliki hubungan langsung terhadap besaran SILPA yang terjadi setiap tahun. Ia mengungkapkan, salah satu penyebab anggaran tidak terserap maksimal, yakni berasal dari perencanaan anggaran kas yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan di lapangan.
“Persentase penyerapan anggaran itu berhubungan dengan angka SILPA. Kenapa anggaran tidak terserap, salah satunya karena mekanisme perencanaan dan anggaran kas di beberapa OPD,” ujarnya.
Winardi menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya mengeluarkan surat edaran, terkait pembagian persentase anggaran kas per triwulan. Berdasarkan skema tersebut, triwulan pertama diarahkan sebesar 15 persen, triwulan kedua 20 persen, triwulan ketiga 30 persen, dan triwulan keempat 30 persen.
Namun, setelah pihaknya menelaah aturan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Ia menilai pembagian persentase baku tersebut tidak secara spesifik diatur dalam regulasi. “Nah, kami mencoba melihat Permendagri 77 Tahun 2020. Ternyata persentase baku itu tidak tertuang di dalamnya, hanya semacam implementasi pengaturan kas daerah,” katanya.
Ia menilai penerapan persentase yang bersifat merata, justru berdampak terhadap besarnya SILPA karena kebutuhan setiap kegiatan berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.
Anggaran kas seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, bukan dibagi rata berdasarkan persentase per triwulan. “karena ada efek terhadap pengembalian dana dan akhirnya berpengaruh terhadap SILPA,” tambahnya.
Winardi pun menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi, terhadap pola penganggaran kas tersebut agar penyerapan anggaran ke depan lebih optimal.
(sn/sr)
