Longtime.id – Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 65 persen menjadi sinyal keras tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025. Dari total APBD Rp 5,1 triliun, anggaran efektif yang benar-benar bisa digerakkan hanya sekitar Rp 4,6 triliun karena terserap untuk kewajiban utang tahun sebelumnya.
Kondisi ini kontras dengan proyeksi awal yang sempat berada di kisaran Rp 10 triliun saat penyusunan visi-misi. Artinya, ada potensi anggaran lebih dari Rp 6 triliun yang menguap, memaksa pemerintah melakukan pengetatan hampir di seluruh lini.
Salah satu sektor yang terdampak langsung yakni belanja pegawai. Berdasarkan regulasi, porsi belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. “Pemkab Kutim tertatih-tatih menyelesaikan program unggulan dan komitmen kepada masyarakat,” kata Wabup Kutim Mahyunadi, Jumat (27/02) kemarin.
Ia menerangkan, jika APBD Kutim menyentuh angka Rp 10 triliun, biasanya belanja pegawai tembus Rp 3 triliun. Kini berbeda, dengan APBD sekitar Rp 5 triliun belanja maksimal hanya sekitar Rp 1,7 triliun. Sehingga TPP ASN yang harus turun.
TPP yang sebelumnya berada di kisaran Rp 4,5 juta kini turun menjadi sekitar Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta per bulan. Kondisi ini memicu keluhan, sebab sebagian ASN mengandalkan TPP untuk menopang kebutuhan hidup, sementara gaji pokok telah terserap untuk cicilan rumah maupun kendaraan.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kutim menyatakan tetap berupaya menjaga 50 program unggulan agar tidak sepenuhnya berhenti. Strateginya yaitu menjalankan pembangunan secara simultan, meski dengan skala lebih terbatas dari rencana awal.
“Pemkab Kutim tidak mau kalah akal. Walaupun berat, semua program tetap berjalan, meski tidak semasif yang direncanakan sebelumnya,” imbuhnya. (rh/mam)
