Longsor Kembali Terjadi di Kampung Timur, Anggota DPRD Joni Alla Padang Desak Penanganan Permanen
BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti kembali terjadinya longsor di kawasan Kanaan Kampung Timur, yang dinilai menunjukkan lemahnya penanganan jangka panjang dari pemerintah.
Menurutnya, kejadian longsor yang kembali terulang tersebut seharusnya menjadi evaluasi serius, terutama terkait langkah mitigasi bencana yang selama ini masih bersifat sementara.
“Pertama tentu kita turut prihatin atas kejadian yang menimpa masyarakat. Penanganan kemarin itu sebenarnya hanya penanganan sementara, dengan memasang tanggul sementara dan pengalihan aliran air,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, solusi sementara yang diterapkan justru memunculkan persoalan baru di wilayah lain.
Sebab, aliran air yang dialihkan ke kawasan permukiman warga lain, akhirnya berdampak pada kerusakan jalan dan lingkungan sekitar.
“Ini yang saya sayangkan. Harusnya pemerintah hadir lewat mitigasi bencana dalam proses perencanaan penanganan jangka panjang. Kemarin saya sudah sampaikan, ketika aliran itu diblok menggunakan tanggul lalu dialihkan ke wilayah sebelah, maka akan muncul masalah baru di sana,” katanya.
Ia menjelaskan, drainase dan aliran parit di kawasan tersebut seharusnya diselesaikan secara permanen. Selama ini, tanggul sementara hanya menahan air dalam jangka pendek, sementara bagian bawah saluran belum mendapatkan penanganan maksimal.
“Selama tanggul itu dipasang, bagian bawahnya belum ada penanganan permanen. Akhirnya saat debit air besar, tanggul tidak mampu menahan dan jebol,” sebutnya.
Joni juga menyoroti, potensi bahaya yang bisa terjadi apabila longsor berlangsung pada malam hari. Ia menyebut terdapat sejumlah rumah warga lanjut usia yang dihuni tanpa pendamping keluarga.
“Kita beruntung kejadian kemarin terjadi sore hari. Coba bayangkan kalau malam hari. Ada rumah warga yang dihuni orang tua tanpa anaknya. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele hanya karena jumlah warga terdampak tidak terlalu banyak. Menurutnya, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Walaupun skalanya kecil dan jumlah penduduknya tidak terlalu besar, tetapi kalau sudah ada korban atau potensi korban berarti ada persoalan serius yang harus diselesaikan,” lanjutnya.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan, Joni melihat adanya indikasi protes warga terhadap pengalihan aliran air, karena dinilai tidak diiringi intervensi permanen dari pemerintah.
Apabila sejak awal dilakukan pembangunan permanen pada sistem drainase dan saluran air, maka persoalan serupa kemungkinan besar tidak akan terus berulang.
“Kalau kemarin modelnya permanen, aman di bawah dan aman juga di atas. Karena sebenarnya sejak 2014 kawasan itu relatif aman meski beberapa kali hujan besar,” pungkasnya.
(sn/sr)
