Longtime.id – Pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah melalui bantuan sarana dan prasarana yang disalurkan lewat dana hibah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa meskipun secara struktural madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah daerah tetap mengambil langkah inisiatif demi mendukung pendidikan keagamaan.
“Jadi bagian yang akan diberikan sarana prasarana ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” terangnya.
“Walaupun madrasah itu di bawah naungan Kemenag pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan memberikan dana hibah,” sambungnya.
Agusriansyah, yang akrab disapa demikian, menambahkan bahwa konsep hibah sejak awal memang memiliki proporsi berbeda dari anggaran rutin. Namun menurutnya, semangat yang diusung tetap sama, yakni mendukung pengembangan pendidikan nasional tanpa terhalang oleh batas kewenangan administratif.
“Kalau berbicara tentang hibah, berarti dari awal sudah dipahami bahwa ada proporsi yang berbeda. Tapi harusnya negara, dalam hal ini Kemenag tetap mengambil tanggung jawab penuh. Karena pendidikan madrasah itu bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia kita,” jelasnya.
Lebih lanjut kata dia, pemberian bantuan dari pemerintah daerah ini seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan kebutuhan madrasah. Dirinya berharap pemerintah pusat tidak bersikap pasif, melainkan menjadikan kontribusi daerah sebagai motivasi untuk lebih optimal dalam memberikan dukungan.
“Mudah-mudahan kontribusi pemerintah daerah ini menjadi cambuk bagi pemerintah pusat. Jangan sampai daerah sudah memberikan kontribusi nyata, sementara dari pusat justru tidak optimal,” ucapnya.
Agusriansyah mengatakan bahwa peran madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan sangat vital, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berpengetahuan luas.
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak memberikan perhatian serius, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia madrasah.
“Kalau daerah saja bisa menunjukkan komitmennya, seharusnya pemerintah pusat lebih malu kalau tidak bisa berbuat lebih banyak. Ini soal tanggung jawab negara terhadap dunia pendidikan,” tutupnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
