Pemindahan SMA Negeri 10 Samarinda Picu Keresahan, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Taat Putusan MA
Longtime.id – Pemindahan lokasi SMA Negeri 10 Samarinda memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga Loa Janan Ilir dan Samarinda Seberang yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi atau pemindahan fisik gedung sekolah, melainkan menyangkut prinsip keadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang merata.
“Saya juga dapat memahami sekal8 keresahan warga, khususnya di dua kecamatan itu. Permintaan agar SMA Negeri 10 dikembalikan ke lokasi asal di Jalan H.A.M.M. Rifaddin adalah suara hati masyarakat yang mendambakan keadilan,” tuturnya.
Dirinya juga menyoroti minimnya jumlah sekolah negeri di kawasan Loa Janan Ilir dan Samarinda Seberang. Ia menilai kondisi ini bisa menjadi hambatan serius bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Jumlah SMA atau SMK Negeri di daerah ini (Loa Janan Ilir dan Samarinda Seberang, sangat terbatas. Ini bukan hal sepele, negara wajib hadir untuk memastikan hak dasar warga atas pendidikan bisa terpenuhi dengan layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia juga menekankan bahwa masalah ini memiliki dasar hukum yang kuat. Legislator dari Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final terkait lokasi SMA Negeri 10 Samarinda.
“Putusan MA Nomor 27 K/TUN/2023 sudah inkracht. Tidak ada alasan untuk mengabaikannya,” ucapnya.
Pihaknya berjanji akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat secara resmi dalam forum DPRD, termasuk dalam rapat-rapat bersama Dinas Pendidikan dan pihak terkait.
“Kami akan cari solusinya. Masyarakat butuh kepastian, dan jangan sampai masalah berlarut-larut tanpa kepastian,” tutupnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
