Kebijakan Baru MBG Disorot, Wawali Agus Minta Nasib Mitra Daerah Diperhatikan
BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar mempertimbangkan dampak di daerah sebelum menerapkan perubahan kebijakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan yang telah berjalan selama hampir setahun itu melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat yang terlibat langsung dalam operasional program.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Haris menanggapi sejumlah kebijakan baru yang diumumkan Kepala BGN Nanik S. Deyang. Salah satunya adalah fokus pada peningkatan kualitas program dan evaluasi pelaksanaan MBG, termasuk penghentian sementara pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Agus menilai evaluasi merupakan hal yang wajar dilakukan. Namun, proses tersebut sebaiknya tidak hanya berdasarkan pertimbangan dari pusat. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi sosial masyarakat dan perkembangan pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau ada perubahan kebijakan, mestinya dibicarakan dulu. Daerah yang tahu kondisi masyarakatnya. Minimal ada komunikasi melalui kepala regional BGN dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebelum keputusan diambil,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan Refreshing Kader Posyandu, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, selama ini pengawasan program MBG di daerah juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Karena itu, setiap evaluasi maupun perubahan kebijakan seharusnya menjadi bahan diskusi bersama agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain aspek pelaksanaan program, Agus juga menyoroti keberadaan pelaku usaha dan mitra yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung program MBG. Ia menilai pemerintah perlu memperhitungkan dampak ekonomi yang mungkin muncul apabila terjadi perubahan kebijakan secara mendadak.
“Bayangkan kalau ada yang sudah berinvestasi dan belum kembali modalnya. Karena itu saya minta sebelum diputuskan, lihat dulu kondisi sebenarnya di lapangan. Evaluasi boleh, tapi dampaknya terhadap masyarakat juga harus dipikirkan,”tandasnya.
(hl/sr)
