SANGATTA — Amblesnya kembali Jembatan Sepaso menunjukkan bahwa penanganan darurat belum mampu menjawab persoalan akses transportasi masyarakat. Di tengah tingginya aktivitas kendaraan, Pemkab Kutai Timur kini didorong untuk tidak sekadar memulihkan kerusakan, tetapi memastikan jalur alternatif tersedia sembari menunggu penanganan permanen.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai menyiapkan dua langkah sekaligus: penanganan struktur jembatan secara menyeluruh dan pembukaan jalur pengalihan untuk menjaga mobilitas warga serta distribusi ekonomi di kawasan Sepaso.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setkab Kutim Novian Noor mengatakan, penanganan sebelumnya telah dilakukan melalui pemasangan plat besi sebagai akses sementara. Namun, solusi tersebut kembali gagal menahan beban akibat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas.
“Penanganan awal sebenarnya sudah kita berikan dengan memasang plat darurat di lokasi. Namun, jembatan itu ambruk kembali karena kendaraan tidak dapat melintas secara normal,” ujar Novian kepada awak media, Rabu (30/9/2026).
Persoalan tidak berhenti pada kerusakan struktur. Kondisi permukiman yang padat di sisi kanan dan kiri jalan turut menjadi kendala dalam proses perbaikan. Ruang gerak alat berat yang terbatas membuat pekerjaan di titik utama kerusakan tidak bisa dilakukan secara leluasa.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Kutim berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menangani kerusakan secara teknis sekaligus mencari solusi yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Yang jelas, kita akan segera berkoordinasi dengan pihak balai untuk penanganan secara menyeluruh dan permanen. Untuk penanganan sementara di lapangan, UPT Dinas PU dari balai di sini juga sudah turun tangan menanganinya,” jelasnya.
Namun, perbaikan permanen membutuhkan waktu. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan atau pembukaan jalur alternatif menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi jembatan yang kembali mengalami kerusakan.
Jalur pengalihan tersebut diharapkan mampu menjaga arus transportasi, distribusi logistik, dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan permanen berlangsung.
“Tentu ke depannya harus dicarikan solusi dengan membuat jalan alternatif terlebih dahulu agar arus transportasi masyarakat tetap berjalan lancar sambil menunggu perbaikan permanen selesai dikerjakan,” pungkas Novian.
(sr/ya)
