Longtime.id – Banjir besar yang kembali melanda Kota Samarinda mendorong DPRD Kaltim untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akar persoalan yang selama ini dinilai diabaikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan mencerminkan buruknya tata kelola lingkungan dan tata ruang kota yang jauh dari prinsip keberlanjutan.
Hujan deras yang terjadi pada Senin, (12/05/2025), menyebabkan banjir parah di sejumlah titik, termasuk Loa Janan Ilir yang masih terendam dan Jalan HM Rifadin yang lumpuh total.
Darlis mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan di hulu akibat tambang dan drainase yang buruk jadi penyebab utama banjir Samarinda yang berulang. Dirinya pun menekankan perlunya pendekatan proaktif.
“Kita tidak sedang menghadapi fenomena baru. Ini kejadian yang terus berulang, dan setiap kali itu terjadi, korban selalu masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi melihat ini sebagai hal biasa. Ada persoalan struktural yang mendesak untuk dibenahi,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Darlis, Samarinda, sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi contoh mitigasi bencana, bukan langganan banjir.
Maka dari itu perlunya untuk dilakukan pembenahan drainase, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pengawasan pertambangan sebagai solusi jangka panjang.
“Kita butuh kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam. Penataan ruang, penertiban tambang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dijalankan secara serentak dan terintegrasi,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan keprihatinan terhadap nasib warga yang hingga kini masih bergantung pada bantuan darurat. Meskipun petugas dari BPBD sudah dikerahkan, belum ada kepastian kapan genangan akan surut sepenuhnya.
Darlis pun mengingatkan bahwa jika pendekatan penanggulangan masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah, maka bencana serupa akan terus menghantui warga kota.
“Selama tidak ada kemauan politik yang serius untuk memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, maka jangan heran jika Samarinda terus menjadi kota langganan banjir. Warga butuh perlindungan, bukan janji,” pungkasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
