BONTANG – Rencana penerapan retribusi wisata di kawasan Bontang Kuala mendapat perhatian DPRD Kota Bontang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Bontang, Selasa (3/6/2026). Anggota Dewan meminta, penyusunan kebijakan dilakukan bersama masyarakat setempat, agar aturan yang diterapkan nantinya tidak menimbulkan persoalan di tengah warga.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam menegaskan, pemerintah perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat, hingga lembaga adat dalam pembahasan pengelolaan wisata di Bontang Kuala.
Menurutnya, masyarakat lokal merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan pemerintah, baik terkait retribusi, pajak, maupun program pengembangan kawasan wisata. Ia menyebut, komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah daerah dengan warga, menjadi hal penting agar setiap kebijakan dapat berjalan lancar dan diterima seluruh pihak.
“Setiap kebijakan di Bontang Kuala, baik soal retribusi wisata, pajak, maupun program pemerintah lainnya, harus dibahas bersama Pokdarwis, lembaga adat, dan tokoh masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala, Halimah menyatakan pihaknya tidak keberatan dengan rencana penerapan retribusi wisata. Namun, Ia berharap sistem yang dibuat, mampu mendata jumlah kunjungan wisatawan secara lebih jelas dan terukur.
Pasalnya, selama ini data kunjungan wisatawan ke Bontang Kuala masih belum tercatat secara maksimal. Hal ini menyulitkan, ketika kawasan tersebut mengikuti penilaian maupun ajang kompetisi sektor pariwisata.
“Pada dasarnya kami mendukung retribusi wisata. Tetapi mekanismenya harus disepakati bersama supaya data wisatawan yang masuk benar-benar akurat,” katanya.
Ia juga menambahkan, perkembangan Bontang Kuala sebagai destinasi wisata budaya, tidak lepas dari peran masyarakat dan Pokdarwis yang aktif melakukan promosi, melalui kegiatan budaya serta media sosial.
(sn/sr)
