Darlis Pattalongi Soroti Lambatnya Realisasi Program Sekolah Rakyat di Kaltim akibat Koordinasi dan Masalah Lahan
Longtime.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengkritisi lambannya pelaksanaan program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial di Kalimantan Timur. Menurutnya, selain kendala lahan, hambatan utama terletak pada kurang efektifnya koordinasi antar instansi pemerintah.
“Masalahnya bukan hanya lahan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosesnya harus ditindaklanjuti dengan cepat dan serius. Kalau hanya sebatas peninjauan lahan tanpa ada tindak lanjut, program ini akan tetap mandek,” ungkapnya.
Meski ketersediaan lahan di Kaltim cukup memadai, Darlis menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari optimal.
“Kelemahan koordinasi ini harus menjadi perhatian utama agar program bisa berjalan lancar,” ucapnya.
“Kelemahan koordinasi terlihat jelas, baik di dalam pemerintahan provinsi sendiri maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten. Ini yang perlu menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Darlis menilai Sekolah Rakyat sebagai peluang strategis mendapatkan alokasi anggaran APBN lewat Kementerian Sosial, khususnya sebagai alternatif pendanaan mengingat keterbatasan anggaran dari kementerian lain. Ia mengingatkan bahwa provinsi lain sudah berhasil menjalankan program ini secara masif.
“Kalau terus begini, ya jangan salahkan Kementerian Sosial kalau di provinsi lain sekolah rakyat bisa jalan secara masif, sementara kita tidak maksimal. Ini peluang yang sayang kalau dilewatkan,” jelasnya.
Darlis menyebut bahwa untuk tahap pertama pelaksanaan, Kalimantan Timur sudah tertinggal. “Untuk bulan Juni-Juli ini, saya optimis hanya Samarinda yang bisa berjalan. Tapi di kabupaten lain, berat untuk realisasi,” tutupnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
