Antisipasi Efek Pemangkasan Subsidi BBM-Listrik Pusat, Bupati Kukar Siapkan Langkah Mitigasi Inflasi dan Proteksi Kemiskinan
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi dan penyeimbang di tingkat daerah guna merespons rencana kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi listrik.
Kebijakan efisiensi subsidi di tingkat nasional tersebut dikhawatirkan akan memicu efek domino berupa kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi di daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa Pemkab Kukar berfokus penuh untuk membentengi daya beli masyarakat menengah ke bawah.
“Kewenangan penyesuaian subsidi itu memang berada di wilayah pemerintah pusat. Namun bagi kami di daerah, fokus utamanya adalah mengawal proses ikutan dari kebijakan pemangkasan ini agar tidak memicu lonjakan inflasi yang berlebihan di tengah-tengah warga Kukar,” ujar Bupati Aulia Rahman Basri usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kukar, Tenggarong, Rabu (30/9/2026).
Bupati memaparkan, penyesuaian harga energi biasanya berdampak langsung pada biaya transportasi dan distribusi komoditas pangan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta menjaga stabilitas pasokan bahan pokok di 20 kecamatan.
Langkah ini krusial dilakukan untuk memastikan tingkat pendapatan masyarakat tidak tergerus, yang pada akhirnya dapat menekan risiko peningkatan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara.
“Kami harus menjaga kemampuan dan daya beli masyarakat agar pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tetap terpenuhi dengan baik. Yang paling krusial adalah memastikan tingkat pendapatan warga terjaga sehingga kebijakan pusat tidak berdampak negatif terhadap indikator kemiskinan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Aulia Rahman Basri berharap Pemerintah Pusat menerapkan mekanisme penyeimbang check and balances yang adil bagi daerah.
Efisiensi anggaran dari pengalihan subsidi diharapkan dapat disalurkan kembali dalam bentuk program-program produktif di daerah, seperti bantuan sarana pertanian, perikanan, serta penguatan UMKM.
“Ketika alokasi subsidi dikurangi, kita berharap pembiayaannya disalurkan ke sektor-sektor produktif di daerah. Ini akan menjadi daya dorong dan daya dukung tersendiri untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kesejahteraan masyarakat Kukar,” pungkasnya.
(hl/ya)
