SAMARINDA – Kekhawatiran terhadap maraknya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mengancam anak-anak mendapat perhatian serius dari Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Dalam pandangannya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum optimal menjalankan fungsi pengawasan media untuk melindungi generasi muda.
“Kita sudah punya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), apa itu sudah bergerak? Iklan kita apakah sudah aman? Apakah gadget aman, tidak kan?” tanya Sri Puji retoris dalam wawancara Jumat (16/5/2025).
Kritik Sri Puji tidak hanya menyasar efektivitas kerja KPI, tetapi juga cakupan geografis pengawasan yang dinilai belum merata.
“Nah itu yang harus jalan dari KPI. Harus sampai ke pelosok, jangan hanya di pusat,” tegasnya.
Dalam era digital yang semakin kompleks, Sri Puji menilai tantangan pengawasan konten memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dari lembaga penyiaran.
Namun, legislator yang akrab disapa Sri Puji ini juga menekankan bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pengawas semata.
“Sebenarnya gak apa apa televisi dan gadget ada di rumah gadget, tapi bagaimana cara kita mengaturnya, mendisiplinkan anak,” ungkapnya.
Penekanan pada peran keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak menjadi catatan penting dalam pandangan Sri Puji.
“Disiplin juga bukan hanya dari anak tapi kewajiban disiplin bagi orang tua dan orang dewasa,” tuturnya.
Melalui pendekatan yang holistik, Sri Puji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak.
Upaya bersama antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas diharapkan dapat mencegah KBGO sejak dini dan mendukung tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang terlindungi.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
