Longtime.id – Masalah keterbatasan akses pendidikan kembali mengemuka di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti ketimpangan antara jumlah peserta didik dengan daya tampung sekolah negeri, yang dinilainya menjadi penghambat serius dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan.
“Sekolah negeri masih jadi pilihan utama karena biaya yang lebih terjangkau dan dianggap lebih terjamin dari sisi fasilitas. Tapi, ketika daya tampung tidak seimbang, akan muncul masalah baru, yaitu siswa yang gagal melanjutkan pendidikan,” ucapnya.
Ia menilai, lonjakan jumlah pendaftar setiap tahun menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada sekolah negeri. Sayangnya, kapasitas yang tersedia belum mampu menampung semua kebutuhan yang ada.
Selain persoalan daya tampung, Sarkowi juga menyoroti tantangan geografis Kukar yang sangat luas dan bervariasi. Ia menekankan pentingnya pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan sekolah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
“Kita harus benar-benar paham kondisi wilayah. Kukar itu luas sekali. Jarak antardesa ke kota sangat jauh. Jadi sekolah harus dibangun dengan strategi yang bisa menjawab kebutuhan akses pendidikan yang merata,” jelasnya.
Ia mencontohkan rencana pembangunan sekolah di wilayah Loa Tebu sebagai langkah strategis, karena lokasi tersebut berada di kawasan penyangga yang dapat menjangkau beberapa desa sekaligus. Namun, kendala klasik seperti pembebasan lahan masih menjadi hambatan.
“Permasalahan terbesar kita saat mau bangun sekolah baru itu justru pembebasan lahannya. Ini butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten, atau bahkan peran masyarakat melalui hibah,” ujarnya.
Sarkowi juga menyoroti dampak sosial dari ketidakseimbangan akses pendidikan. Banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri akhirnya harus menunda pendidikan selama satu tahun. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, menyekolahkan anak ke sekolah swasta bukanlah pilihan yang mudah.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal keadilan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak dari daerah terpencil tertinggal hanya karena mereka jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Sarkowi mendesak pemerintah daerah agar segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah. Menurutnya, perencanaan yang tepat dan berbasis data menjadi kunci agar pembangunan fasilitas pendidikan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan harus dijamin untuk semua, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
