Samri Shaputra Desak Pemerataan Anggaran dan Infrastruktur ke Wilayah Pinggiran Samarinda
SAMARINDA – Isu ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran kembali menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Ia menyoroti bahwa pola pembangunan masih berpusat di kawasan inti kota, sementara daerah pinggiran seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang belum mendapat perhatian yang layak.
Menurut Samri, infrastruktur di kawasan pinggiran tertinggal jauh, baik dari segi kondisi jalan, layanan kesehatan, maupun ketersediaan transportasi umum. Ia mengkritik kebijakan pembangunan yang masih memprioritaskan pusat kota, meskipun kondisi fasilitas di kawasan tersebut relatif baik.
“Banyak jalan di pusat kota yang sudah baik tapi tetap diperbaiki, sementara di pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” tutur Samri saat diwawancarai di ruangannya.
Ia juga menyoroti keterbatasan layanan publik di wilayah pinggiran. Sebagai contoh, warga di Palaran harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, kurangnya angkutan umum turut menjadi hambatan dalam mobilitas sehari-hari masyarakat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut turut menyinggung ketimpangan dalam alokasi anggaran pembangunan yang masih cenderung berpihak pada wilayah pusat. Ia menegaskan bahwa anggaran yang berasal dari pajak seluruh warga harus digunakan secara adil untuk kepentingan seluruh wilayah.
“Kalau seluruh warga bayar pajak, seharusnya pembangunan juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” ungkapnya.
Samri mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera mengevaluasi arah kebijakan pembangunan. Menurutnya, pemerataan bukan hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga harus menjamin akses layanan publik yang setara bagi seluruh warga. (ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
