Longtime.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bakhri, menyatakan dukungannya terhadap program rumah layak huni yang ditujukan bagi masyarakat Kutim. Namun, ia mengingatkan pentingnya proses seleksi yang ketat agar program ini benar-benar tepat sasaran.
Syaiful, yang akrab disapa dengan nama panggilannya, menegaskan bahwa bantuan rumah layak huni harus diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap pemerintah daerah lebih selektif dalam melakukan penjaringan penerima bantuan.
“Penjaringan akan dimulai dari tingkat RT dan desa, sehingga kita bisa menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan rumah ini,” ujar Syaiful saat ditemui media di ruang kerjanya, Senin (4/11/2024).
Syaiful juga menjelaskan bahwa DPRD Kutim berperan dalam pengesahan anggaran program rumah layak huni, sementara keputusan akhir terkait penerima bantuan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Kami hanya membantu mengesahkan anggaran. Penentuan penerima manfaat bukan merupakan kewenangan kami,” jelas anggota Komisi C DPRD Kutim tersebut.
Ia menambahkan, proses penyaluran bantuan rumah layak huni mengikuti prosedur yang ketat. Data penerima manfaat dikumpulkan oleh pemerintah desa dan selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah daerah.
“Penyaluran bantuan ini tidak bisa berdasarkan perkiraan atau asumsi. Jika tidak, akan timbul persepsi negatif di masyarakat mengenai siapa yang layak menerima bantuan,” lanjutnya.
Syaiful berharap, dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, program rumah layak huni ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan warga Kutim. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau agar penyaluran bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
“Jika datanya akurat dan proses verifikasi berjalan baik, kita bisa memastikan bantuan ini tepat sasaran dan langsung menyasar keluarga yang membutuhkan,” pungkasnya. (Yas/Adv/DPRD Kutim)
