BONTANG – Di tengah ancaman serangan siber, Pemerintah Kota Bontang memperkuat perlindungan data pribadi melalui layanan Sandi Data berbasis kriptografi. Sejak diterapkan pada 2024, langkah ini mendapat apresiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang menyebut Bontang sebagai satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang telah menerapkan layanan tersebut.
Kepala Balai Layanan Kriptografi BSSN, Yan Hadyonoer, mengapresiasi konsistensi Pemkot Bontang dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data. Pengamanan ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.
Penerapan kriptografi telah dilakukan pada pengelolaan data pribadi di RSUD Taman Husada Bontang, terutama untuk melindungi informasi sensitif pasien. Teknologi ini menyandikan data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki akses atau kunci yang sesuai.
Namun, perlindungan data tak cukup hanya mengandalkan teknologi penyandian. Pemkot Bontang juga memperkuat pemantauan sistem, pengelolaan akses, pengujian keamanan, dan mitigasi kerentanan.
Serangan Siber Jadi Peringatan
Penguatan keamanan digital menjadi perhatian setelah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang mengalami serangan siber pada akhir 2025.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan keamanan digital merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Transformasi digital bukan hanya soal menghadirkan layanan secara online. Kita juga harus memastikan sistemnya aman dan data masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo memantau lalu lintas situs web dan aplikasi pada server pemerintah daerah untuk mendeteksi aktivitas tidak wajar. Pengembangan layanan baru juga diarahkan melalui peninjauan proses bisnis, pendokumentasian pemrosesan data pribadi, penyusunan dokumen privasi, pengujian keamanan, serta penerapan firewall sesuai kebutuhan.
Bersama Diskominfo, RSUD Taman Husada juga melaksanakan pengujian penetrasi setiap dua tahun untuk mengidentifikasi celah yang berpotensi dimanfaatkan penyerang.
90 Persen OPD Sudah Migrasi Domain
Pemkot Bontang turut menata infrastruktur digital untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan keamanan. Hingga akhir 2025, sebanyak 28 dari 31 OPD atau sekitar 90 persen telah memigrasikan situs web dan aplikasi ke domain bontangkota.go.id.
Aset digital yang tercatat terdiri atas 31 situs web dan 123 aplikasi. Tiga OPD yang masih menjalani migrasi adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Bapperida. Prosesnya ditargetkan rampung pada November–Desember 2026.
Perlindungan berbasis kriptografi juga direncanakan meluas ke OPD lain. Pada 2026, penguatan diarahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemudian secara bertahap ke Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mitigasi Kerentanan dan Evaluasi Keamanan
Respons terhadap ancaman terbaru turut menjadi bagian dari penguatan sistem. Setelah BSSN mengeluarkan peringatan mengenai kerentanan PHP2Shell pada 22 Oktober 2026, Pemkot Bontang melakukan inventarisasi dan mitigasi serta meneruskan arahan kepada perangkat daerah melalui surat edaran Sekretaris Daerah.
Langkah penanganan meliputi pemeriksaan versi PHP, pembaruan perangkat lunak, dan penanganan sistem rentan. Layanan yang risikonya belum dapat dikendalikan perlu dipertimbangkan untuk dinonaktifkan sementara hingga pengamanan memadai.
Dalam evaluasi keamanan digital, Bontang mencatat nilai Indeks Keamanan Siber (IKASANDI) sebesar 2,90 untuk aspek keamanan siber, 3,02 untuk kematangan kriptografi, dan 2,88 untuk kematangan penanganan insiden. Ketiganya berada di atas target 2,51.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perlindungan secara berkelanjutan. Apresiasi BSSN terhadap penerapan Sandi Data menandai langkah Bontang dalam mengamankan layanan digital, sekaligus menyisakan pekerjaan penting: memperluas pengamanan, meningkatkan kesiapan menghadapi serangan, dan memastikan data masyarakat terlindungi di setiap layanan pemerintah.
Bagi masyarakat, keamanan digital bukan sekadar urusan teknis. Kepercayaan terhadap layanan publik juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menjaga informasi pribadi yang dipercayakan kepadanya.
(red/ya)
