Pembangunan Jalan Tertinggal, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Hulu Kukar
Longtime.id – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendapat sorotan tajam. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti lambatnya peningkatan akses jalan dan konektivitas di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan yang berdampak serius pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Salehuddin, ketiga kecamatan tersebut kerap terpinggirkan dalam prioritas pembangunan, meski aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah itu tergolong tinggi, terlebih saat momen seperti Ramadan.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” jelasnya.
Ia menyayangkan rendahnya realisasi anggaran peninggian jalan yang sebelumnya dirancang sebesar Rp50 miliar namun hanya dialokasikan Rp20 miliar dalam APBD Kukar 2025.
Ia menyayangkan rendahnya alokasi anggaran peninggian jalan di APBD Kukar 2025. Dari rencana awal Rp50 miliar, yang terealisasi hanya Rp20 miliar dan itu pun hanya untuk peninggian badan jalan, belum menyentuh aspek penting lain seperti jembatan dan koneksi antarkecamatan.
Selain kondisi jalan, Salehuddin juga menyoroti ketergantungan masyarakat pada transportasi feri untuk menyeberangi sungai sebagai satu-satunya penghubung antardesa dan kecamatan. Ia menyebut sistem ini tidak efisien dan menjadi penyebab naiknya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Salehuddin mendorong agar Pemkab Kukar menerapkan pendekatan lintas sektor dan berorientasi jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa wilayah hulu memiliki peran penting dalam rantai ekonomi Kukar, dan oleh karena itu, harus mendapat perhatian serius.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah kembali mempertimbangkan skema pembiayaan melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas.
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” tegasnya.
Salehuddin juga menyerukan peran aktif Pemerintah Provinsi Kaltim untuk ikut turun tangan dan mendorong sinergi yang lebih kuat dengan Pemkab Kukar.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
