TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pelayanan air bersih. Selain cakupan layanan yang belum mencapai 70 persen, angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) juga masih berada di kisaran 48 persen.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui dua persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama. Pemerintah daerah pun menjadikan penyediaan air bersih sebagai salah satu prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“NRW kita masih tinggi, masih di angka 48 persen. Ini merupakan PR yang harus kita benahi bersama,” kata Aulia.
Menurutnya, upaya memperbaiki pelayanan air bersih tidak cukup hanya dengan memperluas jaringan distribusi. Pembenahan terhadap persoalan kehilangan air juga perlu menjadi perhatian agar layanan yang tersedia dapat berjalan lebih optimal.
Aulia menyebutkan, cakupan ketersediaan air bersih di Kukar saat ini masih berada di kisaran 60 persen. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah terus mendorong penguatan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni melalui pelayanan PDAM, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat. Khusus wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM, pendekatan melalui program Pamsimas menjadi salah satu pilihan.
“Tidak semua wilayah bisa dijangkau PDAM. Karena itu, untuk daerah yang belum terjangkau, kita menggunakan pendekatan Pamsimas dengan melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Aulia menegaskan, sinergi pemerintah, masyarakat, dan BUMD menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Ia berharap pembenahan yang dilakukan dapat meningkatkan cakupan layanan sekaligus memperbaiki kualitas penyediaan air bersih bagi masyarakat Kukar.
