Stok Blangko KTP-el Disdukcapil Kukar Tersisa 4 Ribu Keping, Kebutuhan Setahun Capai 100 Ribu
TENGGARONG – Ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai terbatas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, Muhamad Iryanto, menyebut persediaan terakhir yang tercatat hanya sekitar 4.000 keping, sedangkan kebutuhan daerah rata-rata mencapai 100.000 keping setiap tahun.
Menurut Iryanto, keterbatasan tersebut berkaitan dengan tidak adanya dukungan hibah blangko selama dua tahun terakhir, yakni 2025 dan 2026. Sebelumnya, tambahan pasokan melalui jalur hibah dari pemerintah pusat membantu memenuhi kebutuhan pelayanan, termasuk saat menjelang Pemilu.
“Kalau kebutuhan Disdukcapil Kukar dalam setahun, rata-rata 100.000 keping. Kalau tidak melalui hibah, jumlah itu tidak cukup,” ujar Iryanto, Rabu (4/11/2026).
Untuk menjaga ketersediaan, Disdukcapil melakukan pembatasan pasokan kepada kecamatan. Jika sebelumnya permintaan dapat dipenuhi hingga 1.000 keping, kini dibatasi maksimal 250 keping dalam setiap permintaan.
Prioritas penggunaan blangko diarahkan kepada warga yang melakukan perekaman KTP-el pemula. Sementara masyarakat yang membutuhkan penggantian dokumen karena hilang atau keperluan lainnya didorong memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) apabila sudah memilikinya.
Iryanto mengatakan pihaknya telah menyampaikan kebutuhan tambahan dukungan anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Kukar. Ia berharap pengadaan blangko dapat memperoleh perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan administrasi masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan anggaran untuk hibah belanja blangko KTP. Tidak perlu terlalu besar, misalnya Rp1 miliar untuk pengadaan, itu akan sangat membantu,” katanya.
Kebutuhan tersebut juga diperkirakan meningkat apabila tujuh desa definitif dan desa persiapan yang direncanakan mengalami perubahan status atau penetapan. Perubahan administrasi wilayah akan berdampak pada penyesuaian data dan identitas kependudukan warga.
Disdukcapil memperkirakan kebutuhan blangko untuk penyesuaian tersebut dapat mencapai sekitar 65.000 keping secara gabungan. Karena itu, Iryanto berharap dukungan pemerintah daerah maupun pusat dapat membantu menjaga pelayanan KTP-el tetap berjalan tanpa menghambat masyarakat.
