JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membawa persoalan akses listrik tiga desa ke tingkat pemerintah pusat. Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran menjadi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan jaringan listrik PLN di tengah capaian elektrifikasi Kutim yang telah mencapai 97,87 persen.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN bagi Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur, Senin (14/9/2026).
Menurut Mahyunadi, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik di tiga desa tersebut. Opsi yang dibahas antara lain pembangunan PLTS komunal oleh PLN serta pengembangan jaringan yang terhubung dari wilayah Berau maupun melalui kerja sama dengan perusahaan swasta.
“Tinggal tiga desa lagi yang belum dialiri listrik PLN, yaitu Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran. Solusi teknisnya sudah ada,” ungkapnya.
Percepatan tersebut sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menuntaskan desa yang belum memperoleh akses listrik pada 2027. Pemerintah pusat juga mendorong penyelesaian program listrik desa, termasuk pada wilayah yang menghadapi kendala geografis dan perizinan.
Persoalan kelistrikan di Kutim tidak hanya menyangkut tiga desa yang belum terhubung jaringan PLN. Sejumlah permukiman yang berada di kawasan dengan status khusus juga membutuhkan penanganan tersendiri.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim Deky Hermawan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan tindak lanjut untuk persoalan kelistrikan yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).
“Untuk kelistrikan yang bersinggungan dengan TNK, kita akan membentuk tim terpadu bersama guna menjalankan 10 poin komitmen Pemda,” jelas Deky.
Sementara kebutuhan listrik di Dusun Melin, Desa Melan, akan ditindaklanjuti perangkat desa bersama pemerintah kecamatan dan koperasi lokal melalui koordinasi di lapangan.
Bagi Pemkab Kutim, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, Pemprov Kaltim, PLN, Kementerian ESDM, hingga pihak swasta. Koordinasi diarahkan untuk mengurai kendala teknis, geografis, dan administrasi sehingga pembangunan jaringan dapat segera direalisasikan.
Dengan capaian elektrifikasi yang telah mendekati 100 persen, fokus pemerintah kini bergeser pada penyelesaian wilayah yang masih tertinggal. Tiga desa menjadi prioritas untuk menutup kesenjangan akses listrik di Kutai Timur.
(sr/ya)
