Jamin Bantuan Tepat Sasaran, DKP Kukar Mulai Verifikasi Proposal Nelayan di APBD Perubahan 2026
TENGGARONG – Guna memastikan alokasi anggaran daerah memberikan dampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan warga, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat mekanisme seleksi usulan bantuan perikanan menyongsong realisasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
DKP Kukar menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi faktual secara mendalam terhadap seluruh proposal bantuan yang diajukan oleh kelompok masyarakat nelayan.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap DKP Kukar, Yusha Abdi, menegaskan bahwa pengetatan verifikasi ini dilakukan untuk mencegah potensi bantuan yang tidak tepat sasaran atau berakhir mangkrak setelah disalurkan.
“Kami tidak ingin bantuan berhenti sebagai formalitas semata. Karena itu, verifikasi kami lakukan bersama penyuluh lapangan dan kepala desa setempat untuk memastikan kelompok tersebut aktif,” tegasnya, Rabu (7/10/2026).
Proses verifikasi faktual di lapangan menguji beberapa syarat utama, di antaranya keaktifan anggota kelompok, kesesuaian domisili, rekam jejak aktivitas melaut, serta validitas dokumen administrasi kelompok.
Keterlibatan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan Kepala Desa menjadi instrumen kunci untuk memvalidasi bahwa penerima manfaat murni berprofesi sebagai nelayan harian.
Melalui penataan kelayakan proposal sejak tahap awal ini, DKP Kukar optimistis penyaluran paket bantuan sarana produksi perikanan pada APBD Perubahan 2026 dapat tereksekusi secara transparan, tepat guna, serta mampu menopang kesejahteraan keluarga nelayan di seluruh pelosok Kutai Kartanegara.
(hl/ya)
