Butuh Rp8 Triliun untuk Mantapkan Jalan Kukar, Pemkab Cari Pembiayaan Lewat SMI

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih membutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mewujudkan kondisi jalan yang mantap di seluruh wilayah. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah harus mengupayakan pembiayaan secara bertahap, termasuk melalui pengajuan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui peningkatan kualitas jalan tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Selain membuka akses baru, pemerintah juga harus menjaga ruas jalan yang sudah baik agar tidak kembali mengalami kerusakan.
“Untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun lagi. Ini memang bukan merupakan angka yang sedikit, akan tetapi kami tidak berkecil hati, tiap tahun tetap kita cicil,” kata Aulia, Selasa (17/11/2026).

Sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan, Pemkab Kukar mengajukan pembiayaan sekitar Rp1 triliun kepada SMI. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung enam poros jalan strategis serta penanganan 10 titik longsor.
Aulia menjelaskan, mekanisme pembiayaan melalui SMI tidak berarti seluruh perencanaan dan pelaksanaan proyek diserahkan kepada lembaga tersebut. Pemerintah daerah tetap menyusun kebutuhan dan perencanaan proyek, kemudian SMI melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan pembiayaannya.
“Perencanaannya tetap dari pemerintah daerah, akan tetapi perencanaan yang kita susun itu diverifikasi oleh SMI. Nantinya setelah hasil verifikasi ini sudah dinyatakan layak dibiayai, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaan ini,” jelasnya.
Menurut Aulia, pemerintah daerah menginginkan pembiayaan tersebut dapat menghasilkan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Kukar.
Di sisi lain, peningkatan kemantapan jalan juga diarahkan untuk menghubungkan ibu kota kecamatan. Sejumlah jalur telah terbuka, tetapi belum seluruhnya memiliki kondisi jalan yang mantap, seperti akses yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga ibu kota kabupaten.
Pemkab Kukar berharap pengajuan pembiayaan tersebut dapat membantu mempercepat penanganan ruas-ruas strategis, sekaligus mengurangi kesenjangan akses transportasi antarwilayah.



