Bupati Kukar Minta BPD dan Kades Jaga Hubungan Harmonis Untuk Mendukung Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengingatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa. Namun, hubungan baik tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan maupun independensi BPD.
Pesan itu disampaikan Aulia saat pelantikan anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) BPD di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, keharmonisan antara BPD dan kepala desa bukan berarti harus saling berkompromi dalam hal yang bertentangan dengan aturan.

“Hubungan yang harmonis bukan berarti kita harus kongkalikong, harus bersikongkol dengan kepala desa. Akan tetapi, hubungan yang harmonis itu akan membuat tata hubungan atau tata kelola kita yang ada di desa itu bisa menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Menurut Aulia, hubungan yang tidak baik antara BPD dan kepala desa justru dapat menghambat jalannya pembangunan. Karena itu, kedua unsur pemerintahan desa tersebut perlu membangun komunikasi dan kerja sama sesuai tugas masing-masing.
Di sisi lain, BPD tetap harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, termasuk mengawal APBDes serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Aulia berharap anggota BPD yang baru dilantik mampu menjaga keseimbangan antara hubungan kerja yang baik dan ketegasan dalam menjalankan tugas.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih tertib, pembangunan tidak terhambat, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.



