Isi Jabatan Kosong dan Penyegaran Organisasi, Aulia Ingatkan Pejabat Tak Terjebak Zona Nyaman
TENGGARONG – Rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya ditujukan untuk mengisi posisi kosong, tetapi juga menjadi momentum penyegaran organisasi. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, meminta pejabat yang baru dilantik memanfaatkan amanah tersebut untuk menghadirkan kinerja dan gagasan baru.
Aulia menyampaikan hal itu saat melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong, Jumat (23/10/2026). Menurutnya, pergantian posisi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus kebutuhan agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Ia mengungkapkan, terdapat pejabat yang telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan penyegaran dibutuhkan agar aparatur tidak terjebak dalam zona nyaman.
“Proses rotasi merupakan suatu keniscayaan dalam suatu organisasi. Bahkan di antara bapak ibu sudah menduduki jabatan melebihi waktu yang sebenarnya harusnya ASN menempati sebuah jabatan. Ada yang di atas lima tahun,” kata Aulia.
Ia berharap proses adaptasi di jabatan baru tidak berlangsung terlalu lama, terlebih sejumlah pejabat masih berada dalam rumpun tugas yang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan sebelumnya.
Aulia juga meminta pejabat menjaga pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030. Menurutnya, setiap OPD harus memastikan target program sesuai dengan capaian, waktu, dan sasaran yang ditentukan.
Selain itu, pejabat diminta memperkuat koordinasi, membimbing pegawai di lingkungan kerja, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Aulia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak semata-mata bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga mendorong pejabat turun ke lapangan untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat sesuai kondisi nyata dan kebutuhan warga.
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi di perangkat daerah, termasuk jabatan sekretaris dinas, wakil direktur rumah sakit daerah, serta posisi di bidang pengawasan, kepegawaian, kebudayaan, dan pengelolaan keuangan daerah.
(hl/ya)
