Aulia Berharap Daerah Dapat Jatah Saham Perusahaan, Sebut Skema PI Migas Bisa Jadi Acuan
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, berharap pemerintah pusat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh bagian saham perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Ia menilai, skema tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan memperluas manfaat sumber daya alam bagi masyarakat.
Aulia mencontohkan mekanisme Participating Interest (PI) di sektor minyak dan gas bumi yang memberikan ruang kepemilikan partisipasi dalam pengelolaan kegiatan usaha. Ia berharap mekanisme serupa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang beroperasi di Kukar.
“Misalnya kayak kita di sini ada perusahaan Bayan, ada perusahaan RMB, ada perusahaan MHU, ada perusahaan sawit MKH, PMM, banyaklah kita punya perusahaan. Misalnya diberi kita seperti di migas diberi PI 10 sampai 20 persen dengan mekanisme sama seperti migas, ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk warga masyarakat yang ada di daerah,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).
Menurut Aulia, selama ini sebagian pengelolaan sumber daya alam berada di tangan pemerintah pusat. Ia berpandangan, daerah juga perlu mendapat kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
Selain mengharapkan peluang kepemilikan saham, Pemkab Kukar tengah menyiapkan permintaan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit. Pemerintah daerah juga berencana meminta alokasi gas untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas CNG dan pengembangan kawasan industri Marangkayu.
Aulia menilai, penguatan peran ekonomi daerah penting karena pemerintah kabupaten berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di masyarakat. Dengan kapasitas ekonomi yang lebih kuat, daerah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.
Ia menegaskan, gagasan mengenai alokasi saham tersebut masih berupa harapan terhadap kebijakan yang dapat dikembangkan ke depan, bukan keputusan yang telah ditetapkan.
“Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita merasa bahwa tanah Kutai tanah yang bertuah, kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang jagau, yang kuat, yang bisa menyejahterakan warga masyarakat,” tutupnya.
(hl/ya)
