Ketua Pansus LKPJ Kutim Soroti Silpa Rp 1,6 Triliun: Ini Mencerminkan Ketidakmampuan Daerah
Longtime.id — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2023, Hepnie Armansyah, memberikan kritik tajam terhadap besaran Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 1,6 triliun. Menurutnya, tingginya Silpa ini mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam menyerap anggaran secara efektif, yang berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sangat buruk. Bahkan mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam menyerap anggaran, mulai dari perencanaan hingga sistem kerja di pemerintahan,” ujar Hepnie dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Hepnie menyoroti bahwa tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim seharusnya menjadi keunggulan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, ketidakmaksimalan penyerapan anggaran telah menghambat peningkatan infrastruktur dan proyek pembangunan lainnya.
“Seharusnya anggaran tersebut bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Silpa dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,” tegas Hepnie, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kutim.
Silpa yang tinggi ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memaksimalkan perjalanan dinas. Hepnie mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang menangani perencanaan agar kesalahan yang sama tidak terulang setiap tahunnya.
“OPD yang menangani soal perencanaan harus dievaluasi secara menyeluruh. Mereka harus bisa belajar dari tahun sebelumnya dan menyusun program yang benar-benar menyasar kepentingan masyarakat,” kata Hepnie.
Ia menambahkan bahwa tingginya Silpa harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena anggaran yang tidak terserap tersebut sangat besar. Jika dimaksimalkan, anggaran tersebut dapat secara signifikan memperbaiki pembangunan di Kutai Timur.
Dengan kritik dan rekomendasi yang disampaikan oleh Hepnie, diharapkan pemerintah Kutai Timur dapat mengambil langkah konkret untuk meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (Red)
