DPRD Kaltim Desak Realisasi Normalisasi Sungai Mahakam sebagai Solusi Banjir Samarinda
Longtime.id – Wacana normalisasi Sungai Mahakam yang diusung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai langkah penanggulangan banjir di Kota Samarinda mendapat dukungan positif dari DPRD Kaltim. Namun, dukungan ini disertai dengan desakan agar rencana tersebut segera direalisasikan secara konkret.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang selama ini vokal menyuarakan penanganan banjir, menyebut normalisasi Sungai Mahakam sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
“Proyek normalisasi Sungai Mahakam membutuhkan dana yang sangat besar, tak hanya untuk pengerukan, tapi juga pengelolaan sedimen dan pengurangan kontaminasi lumpur. Satu triliun rupiah pun mungkin belum cukup,” ucapnya.
Menurut Subandi, sedimentasi yang terus menumpuk di aliran Sungai Mahakam telah menjadi ancaman serius. Daya tampung sungai disebutnya menurun drastis, sehingga banjir mudah terjadi bahkan saat hujan dengan intensitas rendah.
“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” terang Subandi.
Meski mendukung, Subandi juga secara implisit mengkritisi kesiapan anggaran Pemprov Kaltim untuk merealisasikan proyek tersebut. Ia menyebut bahwa meskipun APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp18,5 triliun, alokasi anggaran sebagian besar telah terserap untuk program-program prioritas lainnya, termasuk program pendidikan gratis “Gratis Pol” senilai Rp2,1 triliun.
“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi dana yang tersedia tidak hanya untuk infrastruktur seperti sungai, melainkan juga untuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” tambahnya.
Subandi juga mengingatkan bahwa proyek normalisasi bukan sekadar urusan teknis. Menurutnya, ini adalah investasi jangka panjang demi keselamatan warga. Oleh karena itu, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pengerukan sungai semata.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” tukasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
