DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Perkuat Infrastruktur Balikpapan sebagai Gerbang IKN
Longtime.id – Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi momen strategis bagi daerah penyangga, salah satunya Kota Balikpapan. Sebagai pintu gerbang utama menuju IKN, Balikpapan dituntut untuk siap dari berbagai aspek, terutama infrastruktur.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesiapan tersebut diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pendanaan dan perencanaan.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ucapnya.
Menurut Sabaruddin, Kota Balikpapan bersama Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara harus bersiap sebagai wilayah penyangga utama yang menopang keberadaan IKN, layaknya kawasan Jabodetabek di sekitar Jakarta.
“Peran strategis ini membutuhkan persiapan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan transportasi,” jelas Sabaruddin.
Lebih lanjut, Ia menyoroti persoalan kemacetan yang makin parah di Balikpapan seiring pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelebaran jalan dan pembangunan jalur alternatif.
“Kemacetan di Balikpapan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus segera direalisasikan,” ucapnya.
Proyek infrastruktur jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Namun, dampak pembangunan ini juga memunculkan tantangan baru bagi jalan-jalan lokal.
“Pembangunan jalan tol ini membawa dampak signifikan pada kondisi jalan di sekitar Balikpapan. Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” sebutnya.
Selain itu, Sabaruddin menyatakan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak dapat mendukung Balikpapan sebagai pusat gerbang IKN.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mendukung kebutuhan pembangunan di Balikpapan,” ujarnya.
Di tengah masa transisi menuju pengoperasian penuh IKN, kabupaten/kota di sekitar kawasan inti, termasuk Balikpapan, memiliki peran besar dalam memastikan konektivitas yang baik dengan pusat pemerintahan baru.
Peningkatan infrastruktur menjadi kunci utama untuk mewujudkan keberlanjutan visi ini. “Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan segala aspek sudah siap, baik dari segi jalan, layanan transportasi, hingga fasilitas publik. Namun, untuk semua ini, kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
