POLITIK

Demi Hindari Kebocoran PAD, DPRD Bontang Minta Digitalisasi Pajak Dimaksimalkan

BONTANG – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi perhatian DPRD Bontang. Salah satu langkah yang dinilai perlu segera dimaksimalkan ialah digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah guna menutup celah kebocoran penerimaan.

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta Pemerintah Kota Bontang mempercepat penerapan sistem pembayaran berbasis digital. Menurutnya, mekanisme konvensional yang masih mengandalkan karcis manual berpotensi membuat sebagian transaksi tidak tercatat secara optimal.

“Kalau masih menggunakan sistem manual, peluang kebocoran tetap ada. Karena itu digitalisasi harus dimaksimalkan agar seluruh transaksi bisa tercatat dengan baik,” ujarnya.

Rustam menilai penggunaan sistem pembayaran digital, seperti QRIS maupun metode pembayaran elektronik lainnya, mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan pemerintah memantau setiap transaksi yang terjadi.

Dengan sistem tersebut, seluruh pembayaran dapat terdokumentasi secara otomatis sehingga potensi kehilangan pendapatan daerah dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan.

Tak hanya soal digitalisasi, Rustam juga meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan sejumlah sektor retribusi berdasarkan potensi riil yang ada di lapangan. Menurutnya, target penerimaan daerah harus disusun berdasarkan data yang akurat agar mampu mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ia turut menyoroti pengelolaan parkir dan sejumlah retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Menurutnya, sistem tersebut perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pendapatan yang diterima pemerintah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Pemerintah harus memiliki data yang valid sehingga target PAD benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga juga perlu terus diawasi,” katanya.

Rustam menegaskan peningkatan PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah di Kota Bontang.

(sn/sr)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
@media print { .stream-item-above-post } }