BONTANG – Persoalan LPG bersubsidi 3 kilogram atau gas melon di Kota Bontang dinilai bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan masih adanya persoalan dalam sistem distribusi. Karena itu, pengawasan penyaluran dinilai perlu diperkuat agar pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pembahasan bersama pihak terkait yang telah dilakukan Komisi B. Dari data yang diterima, stok LPG bersubsidi di Bontang masih dalam kondisi tersedia.
Menurutnya, persoalan utama justru berada pada distribusi di lapangan yang perlu diawasi lebih ketat agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan harus dilakukan, jadi kelihatan riilnya di lapangan itu seperti apa,” ujarnya.
Rustam menjelaskan, dalam mekanisme resmi penyaluran LPG bersubsidi hanya terdapat dua jalur distribusi, yakni melalui agen dan pangkalan. Karena itu, pengawasan terhadap kedua jalur tersebut menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga di tingkat masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang memiliki peran lebih besar dalam proses pemberian rekomendasi pembentukan pangkalan LPG. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan distribusi hingga ke tingkat masyarakat.
Di sisi lain, Rustam mengimbau masyarakat tidak panik selama stok LPG bersubsidi masih mencukupi. Ia memastikan DPRD bersama pemerintah akan terus memantau distribusi serta perkembangan harga di lapangan.
Menurutnya, pembenahan tata kelola distribusi menjadi langkah penting agar gas melon bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, meminimalkan potensi penyimpangan, sekaligus mencegah gejolak harga di tingkat konsumen.
(sn/sr)
