Asisten 1 Akhmad Taufik Wakili Pemkab Kukar Ikuti Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Longtime.id – Pemerintah kabupaten Kukar dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam acara ini dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah.
Penandatanganan ini dilakukan secara virtual dan berlangsung di Ruang eksekutif kantor bupati, pada Senin 17 Maret 2025.
Turut hadir juga kepala dinas PU Wiyono, kepala dinas DLHK Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana, dan beberapa perwakilan OPD terkait.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta dihadiri beberapa menteri dan dirjen terkait, serta diikuti secara virtual seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota.
Dalam hal ini Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) agar mengakselerasi program prioritas nasional.
Program ini antara lain Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.
Dalam hal ini, dirinya menegaskan bahwa keberhasilan dari PKG daerah bergantung atas instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.
Dan yang Kedua bergantung pada penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah dan terakhir adalah, alokasi anggaran yang memadai.
“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima.
Dalam kesempatan yang sama Menkes Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan jika PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dengan target dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Dirinya juga menyebutkan terkait mekanisme utama dari pelaksanaan PGK,
“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.
Dan saat ditemui usai mengikuti rakor, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menyebutkan Pemkab Kukar siap mendukung semua program terkait lima kementerian sebagaimana yang disampaikan dalam rakor.
Antara lain PKG, pemanfaatan APBD dan DAK yang ada, serta memastikan pelaksanaan PKG berjalan lancar dengan dilakukan peninjauan ke Puskesmas dan lainnya.
“Jadi yang disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah / kabupaten khususnya dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan, dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar persentasenya meningkat” ujarnya.
Dirinya juga menyebut Pemkab Kukar akan menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat terkait dengan program tiga juta rumah subsidi.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini.” Tutupnya. (ADV/AM)
