TENGGARONG – Masalah klasik yang kerap dihadapi nelayan lokal seperti es batu yang mencair sebelum tiba di lokasi tangkap atau dermaga pendaratan yang lapuk perlahan menemukan solusi konkret. Melalui alokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026, sebanyak sembilan desa nelayan yang tersebar di wilayah hulu maupun pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bakal dilengkapi fasilitas penunjang modern.
Program strategis nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini dieksekusi secara terpadu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar guna memperkuat basis ekonomi masyarakat nelayan.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap DKP Kukar, Yusha Abdi, menegaskan bahwa sasaran utama KNMP difokuskan pada pemenuhan infrastruktur vital di sentra-sentra pendaratan ikan, bukan pembangunan perumahan baru. Sembilan titik lokasi pembangunan tersebut dibagi secara merata di kawasan perairan darat (hulu) dan kawasan pesisir.
“Program ini bukan membangun perumahan baru, melainkan menghadirkan fasilitas vital di basis nelayan kita. Ada dermaga pendaratan ikan hingga pabrik es,” ujar Yusha Abdi di kantor DKP Kukar, Rabu (7/10/2026).
Rincian sembilan desa sasaran tersebut meliputi empat lokasi di wilayah hulu, yakni Desa Jantur Selatan, Semayang, Pela, dan Sangkuliman. Sementara lima titik di wilayah pesisir mencakup Kuala Samboja, Muara Jawa, Kersik (Kecamatan Marangkayu), serta Tanjung Limau (Kecamatan Muara Badak).
Kehadiran pabrik es lokal di desa penangkapan dinilai menjadi kunci utama dalam memotong biaya operasional nelayan. Selama ini, rantai pasok es batu kerap memakan biaya tinggi akibat jarak tempuh yang jauh dari pusat kota. Dengan ketersediaan es batu langsung di lokasi pendaratan, kesegaran dan nilai jual ikan tangkapan dapat terjaga maksimal.
Seluruh pengerjaan fisik proyek strategis ini ditargetkan tuntas pada Desember 2026. Pemerintah menetapkan syarat mutlak terkait kesiapan lahan hibah warga seluas minimal 20 meter yang berstatus clean and clear atau bebas sengketa.
Saat ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementerian terkait tengah merampungkan tahapan pelaporan guna memastikan progres fisik berjalan sesuai garis waktu.
(hl/ya)
