Tetap Prioritaskan Bantuan Nelayan, DKP Kukar Pangkas Program Internal demi Efisiensi Anggaran
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah tegas dalam merespons tekanan efisiensi fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar mengorbankan program-program internal yang dinilai kurang krusial demi menjamin bantuan fisik bagi nelayan dan pembudidaya ikan tetap mengalir hingga akhir tahun 2026.
Pengalihan fokus anggaran ini dilakukan menindaklanjuti instruksi langsung Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, yang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentengi alokasi belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Kepala DKP Kukar, Muslik menegaskan bahwa pihaknya tidak ragu menghapus sejumlah agenda internal OPD demi mengamankan ketersediaan stok bantuan lapangan bagi para pelaku usaha sektor perikanan.
“Atas arahan Pak Bupati, fokus utama kami adalah program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kegiatan seremonial atau internal yang tidak bersentuhan langsung dengan warga kami kurangi, bahkan dihilangkan sama sekali,” tegas Muslik.
Efisiensi belanja tersebut terbukti ampuh menjaga kelangsungan program distribusi sarana dan prasarana perikanan di seluruh wilayah Kukar.
Saat ini, DKP Kukar melalui tim penyuluh lapangan tengah mengawal penyaluran pelbagai bantuan fisik secara bertahap, mulai dari bibit ikan unggul, pakan, armada perahu perikanan, hingga mesin kapal jenis ketinting.
“Penyaluran bantuan bibit, pakan, perahu, sampai mesin ketinting saat ini sedang berjalan di lapangan. Harapan kami hingga tutup tahun anggaran nanti, alokasi program kerakyatan ini tidak lagi tersentuh pemotongan,” pungkasnya.
(hl/ya)
