BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto menanggapi keluhan sejumlah sekolah swasta, terkait banyaknya guru yang mendaftar sebagai guru pengganti di sekolah negeri. Diketahui, Dinas Pendidikan membuka rekrutmen guru pengganti, sebanyak 65 formasi dan mendapatkan antusias tinggi.
Sekitar 494 pelamar memperebutkan formasi-formasi yang tersedia. Namun, kondisi itu memicu kekhawatiran sekolah swasta, karena banyak guru mereka ikut mendaftar untuk beralih ke sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah membuka kesempatan secara luas tanpa membatasi latar belakang pelamar, mulai guru swasta maupun lulusan baru, selama memenuhi kategori dan persyaratan yang ditetapkan.
“Pemerintah tidak membatasi apakah dia guru swasta atau baru lulus. Selama masuk kategori, ya boleh mendaftar,” katanya.
Ia menilai persoalan yang muncul kini, menjadi pekerjaan rumah bagi yayasan dan sekolah swasta. Sebab pemerintah tidak bisa terlalu jauh mencampuri kebijakan internal sekolah swasta. Pihaknya hanya bisa memberikan saran, agar yayasan membuat aturan tegas bagi guru yang ingin mendaftar sebagai guru pengganti.
“Kami sarankan sekolah swasta membuat aturan khusus. Misalnya ketika guru mendaftarkan diri sebagai calon guru pengganti, maka dia harus mengundurkan diri dari sekolah swasta,” ucapnya.
Menurutnya, langkah itu penting karena perpindahan guru dapat mengganggu sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Selain itu, guru yang sudah menandatangani surat perjanjian kerja (SPK), dengan yayasan dinilai harus mematuhi komitmen tersebut.
“Kalau tidak segera dicabut, maka bisa mengganggu sistem Dapodikm dan SPK-nya,” jelasnya.
Heri juga mengingatkan sekolah swasta, perlu bersiap mencari pengganti apabila ada guru yang diterima di sekolah negeri. Masa proses seleksi bisa dimanfaatkan yayasan, untuk menyiapkan tenaga pendidik baru agar tidak terjadi kekosongan guru.
“Kalau gurunya mau keluar, berarti sekolah swasta juga harus punya kesiapan mencari guru pengganti,” tandasnya.
(sn/sr)
