TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan sekitar 70 bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun dapat beroperasi paling lambat akhir 2026. Pengoperasian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyelesaian bangunan, verifikasi, serta pendaftaran dalam portal Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan hal tersebut usai menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko BGN yang membahas perkembangan dan kebijakan operasional SPPG di Kukar, Kamis (15/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BGN turut menyampaikan kebijakan pembukaan 20 SPPG di Kukar, termasuk tiga unit yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Alhamdulillah, kita mendapat kunjungan dari BGN. Salah satu yang disampaikan adalah kebijakan terhadap pembukaan SPPG sebanyak 20 di Kukar, dengan tiga di antaranya berada di wilayah 3T,” ujar Sunggono.
Sejumlah bangunan SPPG telah tersedia di beberapa wilayah, di antaranya Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, dan Kembang Janggut. Namun, sebagian belum beroperasi karena adanya moratorium atau penghentian sementara pembukaan layanan.
Sunggono menjelaskan, pengoperasian akan diprioritaskan bagi bangunan yang sudah selesai dan memenuhi persyaratan. Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia tanpa harus menunggu pembangunan unit baru.
“Paling lambat semuanya sampai akhir tahun ini. Tetapi tidak ada penambahan SPPG baru. Yang akan dioperasionalkan adalah bangunan yang sudah terbangun, selesai, terverifikasi, dan sudah masuk dalam portal BGN,” tegasnya.
Dengan target tersebut, pemerintah berharap fasilitas SPPG yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan.
(hl/ya)
