Sekda Sunggono Buka Forum Lintas Perangkat Daerah Bappeda Kukar 2025
Longtime.id – Berlangsung di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati, Sekda Kukar buka forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah badan pendapatan daerah (Bapenda) Kukar 2025 pada Jumat 14 Maret.
Terlihat hadir dalam acara ini Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala beserta jajaran Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, juga beberapa undangan lainnya.
Forum Lintas Perangkat Daerah sesuai dengan amanah permendagri No. 86 tahun 2017 menjadi tempat guna koordinasi antar perda dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.
Dan forum ini sendiri pun telah menjadi bagian dari tahapan perencanaan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.
Sekda menekankan agar forum ini dapat lebih fokus terhadap upaya peningkatan dalam sektor PAD, salah satunya dengan mengevaluasi perda yang tidak berjalan dengan semestinya, contohnya seperti perda rumah walet.
Dirinya juga meminta untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor, sehingga nantinya dapat menguatkan pungutan PBB dengan baik.
Hal ini bertujuan agar Pemkab Kukar tidak terlalu bergantung terhadap dana bagi hasil dari pertambangan dan migas, yang tentu akan semakin berkurang.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” tegasnya.
Tujuan Dari Kegiatan Forum
Dengan diadakannya forum ini, maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari tindakan ini, antara lain:
- Sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
- Menjaring aspirasi dan masukan-mengakomodasi kebutuhan serta usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
- Penyelarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi, menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, mencegah duplikasi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi perangkat dalam melaporkan pencapaian serta mendorong tata kelola pemerintahan agar lebih transparan.
Memperkuat Kolaborasi Antar OPD
Tak hanya itu saja, tujuan dari diadakannya forum lintas perangkat daerah adalah untuk menyatukan visi dan misi setiap OPD.
Dengan adanya kerja sama yang solid, maka akan memudahkan koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas sektor, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan sosial.
Untuk itu peran dari OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat diharapkan mampu memberikan kritik dan saran dalam rencana kerja perangkat daerah.
Sehingga nantinya akan ada banyak output yang dihasilkan dalam forum ini sehingga akan lebih mudah dalam mengambil keputusan-keputusan program perangkat daerah.
“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan Sinergi dan perkuat Komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” demikian ujarnya. (ADV/AM)
