Relokasi Warga Bantaran Sungai Tenggarong, Bupati Kukar Janji Lindungi Hak dan Penghasilan
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan rencana relokasi warga di bantaran Sungai Tenggarong tidak hanya berorientasi pada pemindahan tempat tinggal. Perlindungan hak dan keberlangsungan penghasilan masyarakat menjadi perhatian dalam proses penataan tersebut.
Bupati Kukar menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam peninjauan lokasi rencana relokasi di kawasan Tenggarong dan Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Jumat (6/11/2026).
Menurut Bupati, pemerintah ingin menghindari persoalan yang pernah terjadi dalam proses relokasi sebelumnya. Saat penataan kawasan pinggiran Sungai Mahakam, sebagian warga yang telah memperoleh rumah relokasi ternyata tidak seluruhnya dapat menetap di lokasi baru.
Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi agar kebijakan kali ini benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga.
“Kita berusaha untuk tidak menghilangkan hak-hak teman-teman, baik itu hak-hak yang hari ini terkait dengan usahanya, terkait dengan tempat tinggalnya. Kita akan berusaha mempertahankan apa yang menjadi penghasilan atau pendapatan teman-teman,” ujarnya.
Ia meminta warga yang masuk dalam rencana relokasi untuk tetap tenang dan menjalin komunikasi dengan pemerintah. Pemkab Kukar, kata dia, akan berupaya menyusun formulasi terbaik agar masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus tetap memiliki sumber penghasilan.
Rencana relokasi tersebut mencakup sekitar 150 rumah. Pemerintah telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi, di antaranya Mangkrawang dan Jongkang, dengan konsep rumah tapak tipe 36.
Bupati menegaskan, jaminan terhadap hak warga tetap mempertimbangkan aspek legalitas dan keabsahan hak yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yakinlah kita akan menjamin hak-hak teman-teman untuk tidak hilang di sana, selama legalitas, selama memang hak-haknya itu bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pemerintah berharap pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi warga dapat membuat proses penataan berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.
