Kesbangpol Kukar Buka Ruang Konsultasi bagi Tujuh Parpol Terkait Laporan Dana Bantuan
TENGGARONG – Kesbangpol Kutai Kartanegara (Kukar) akan membuka ruang diskusi dengan tujuh partai politik penerima bantuan keuangan daerah melalui kegiatan monitoring menjelang akhir tahun. Langkah ini diarahkan untuk membantu pengurus partai menyelesaikan kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengatakan kegiatan tersebut bukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana. Pemeriksaan tetap menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pemerintah daerah berperan memberikan pendampingan.
“Monitoring ini bisa menjadi kesempatan untuk berdiskusi dengan partai politik mengenai kendala yang mereka hadapi selama ini. Jadi, kita bisa mengarahkan dan membantu agar pertanggungjawabannya lebih baik,” kata Rinda, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, persoalan yang kerap muncul menjelang akhir tahun adalah penyelesaian pertanggungjawaban bantuan keuangan yang telah diterima partai politik. Karena itu, Kesbangpol ingin mengetahui lebih awal kendala yang dihadapi agar dapat diberikan arahan.
Bantuan keuangan yang dialokasikan kepada tujuh partai tersebut mencapai lebih dari Rp3 miliar. Penerimanya meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, NasDem, PKB, dan PKS.
Rinda menyebut, dokumen pertanggungjawaban termasuk SPGN ditargetkan sudah diserahkan paling lambat Januari. Penyelesaian administrasi tersebut menjadi perhatian agar seluruh laporan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“Paling lambat Januari sudah harus diserahkan. SPGN itu harus clear untuk tujuh partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan,” ujarnya.
Melalui pendampingan ini, Kesbangpol berharap partai politik dapat lebih tertib dalam mengelola bantuan pemerintah, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
