Pemkab Kukar Cari Skema Pembiayaan untuk Tuntaskan Jalan dan Jembatan Bernilai Besar
TENGGARONG – Sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan pembiayaan besar. Untuk mempercepat penyelesaiannya, pemerintah daerah tengah mengupayakan dukungan pendanaan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan kedua lembaga tersebut guna membahas alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Selain itu, Pemkab Kukar juga dibantu Anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono untuk mendorong penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema.
“Kita sudah beraudiensi dengan Kementerian Keuangan dan SMI. Insyaallah untuk mengatasi keuangan kita, kita dibantu juga oleh Anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono untuk mendorong bagaimana dana kurang salur yang ada di pusat bisa disalurkan dengan baik melalui beberapa skema,” ungkap Aulia, Minggu (8/11/2026).
Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain Jalan Sebulu, Jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, ruas Salo Cela–Batu-batu, serta jalan Santan Ulu–Santan Ilir.
Menurut Aulia, proyek-proyek tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan cukup besar agar dapat diselesaikan.
Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan pembiayaan untuk penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk. Setelah dilakukan pendalaman, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
“Penanganan kebakaran di wilayah-wilayah padat penduduk ternyata setelah kita buka lebih dalam, biaya yang kita butuhkan cukup besar, puluhan miliar. Ini juga sudah kita dorong dengan skema SMI,” katanya.
Aulia berharap berbagai upaya tersebut dapat membuahkan hasil sehingga pekerjaan pembangunan yang membutuhkan anggaran besar dapat dituntaskan secara bertahap.
Namun, seluruh skema pembiayaan tersebut masih dalam proses tindak lanjut dan belum dipastikan terealisasi.
