TENGGARONG – Pembenahan data dan legalitas aset sekolah menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengupayakan bantuan rehabilitasi bangunan pendidikan dari pemerintah pusat.
Kepala Disdikbud Kukar, Heryansyah, mengatakan salah satu persyaratan penting dalam program revitalisasi adalah kejelasan alas hak tanah sekolah. Jika status lahannya belum jelas, pemerintah pusat tidak dapat menyalurkan bantuan.
“Kalau belum ada sertifikat, ini yang kita urus lagi sekarang. Kita benahi satu per satu akar masalahnya,” ungkap Heryansyah, Senin (9/11/2026).
Selain administrasi lahan, Disdikbud juga melakukan validasi dan sinkronisasi data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut mencakup tiga komponen, yakni sarana dan prasarana, pendidik, serta peserta didik.
Menurutnya, kondisi bangunan dalam Dapodik harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Termasuk tingkat kerusakan sekolah, kebutuhan ruang kelas baru, hingga kekurangan sarana pendukung lainnya.
“Datanya betul-betul kita validasi dan rekonsiliasi supaya benar-benar valid. Pemerintah pusat akan melihat kondisi sarana prasarananya, apakah rusak ringan, rusak berat, atau membutuhkan ruang kelas baru,” jelasnya.
Heryansyah menambahkan, penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan data administrasi. Tim akademisi yang ditunjuk juga turun langsung ke sekolah untuk melakukan verifikasi lapangan.
Proses tersebut menjangkau sekolah di 20 kecamatan di Kukar. Dengan pembenahan data dan dokumen kepemilikan lahan, diharapkan semakin banyak sekolah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi.
