SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menegaskan satu prinsip dalam Musrenbang Tematik Kelompok Rentan: setiap program pembangunan harus tepat sasaran sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Forum yang digelar untuk menyusun RKPD Kubar 2027 itu berlangsung di Ruang Aula Lantai 2, Kantor BKAD Kubar, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan dihadiri Plt Kepala BKAD Erik Victory, Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, Kepala Dispora Gamas Laden, Wakil Ketua TP PKK Dewi Hairiah Nanang Adriani, jajaran perangkat daerah, camat, serta perwakilan kelompok rentan yang mengikuti secara langsung maupun melalui Zoom.
Musrenbang ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8/726/SJ tertanggal 27 Januari 2026 yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.
Nanang menilai pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian fisik dan angka statistik. Pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan manfaat nyata dan itu hanya bisa terwujud jika program yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan warga di lapangan.
“Kalau masyarakat membutuhkan kopi, jangan diberi kacang tanah. Artinya kebutuhan masyarakat harus dipahami secara tepat agar pembangunan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan prinsip Leave No One Behind harus menjadi landasan tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, terpinggirkan, atau tidak mendapat ruang menyampaikan aspirasinya.
“Prinsip yang diusung adalah Leave No One Behind tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, terpinggirkan, atau tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemkab Kubar memberi ruang khusus bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, masyarakat adat, dan warga miskin ekstrem untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka langsung kepada pemerintah.
Nanang juga menegaskan komitmen pemerintah daerah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, fasilitas publik ramah disabilitas, pelayanan bagi lansia, perlindungan sosial bagi warga miskin ekstrem, serta akses pendidikan dan kesehatan.
“Suara yang disampaikan hari ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sehingga pembangunan Kubar semakin inklusif, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.
Sekretaris Bappedalitbang Kubar Florensius Steven menambahkan Musrenbang Tematik ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah menerapkan prinsip SDGs, khususnya Leave No One Behind. Forum ini disediakan agar kelompok rentan dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi langsung kepada pemerintah.
“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung dari sumbernya, bukan sekadar menebak-nebak kebutuhan masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan memiliki nilai penting dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
(Adv/Diskominfo Kubar)
