Komisi IV DPRD Kaltim Ultimatum Disnaker: Tuntaskan Masalah Ketenagakerjaan di RS Haji Darjad
Longtime.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan komitmen pihaknya dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD), Samarinda. Komisi IV memberi tenggat waktu hingga 7 Mei 2025 kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menuntaskan seluruh permasalahan yang ada.
“Ada empat hal yang kami minta diselesaikan di Rumah Sakit Haji Darjad,” tegas Darlis saat membeberkan pada awak media.
Pertama, Komisi IV meminta agar seluruh tunggakan pembayaran gaji karyawan segera diselesaikan. Kedua, hak-hak karyawan yang sudah diberhentikan atau mengundurkan diri juga harus dibayarkan sepenuhnya.
Ketiga, Darlis menekankan perlunya penerapan manajemen terbuka (open management) di rumah sakit tersebut. “Selama ini karyawan tidak mengetahui kontraknya, jam kerjanya, maupun tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Ini yang memicu kemelut internal,” ucap Darlis.
Keempat, Komisi IV mendesak agar rumah sakit membayar upah karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda, yang saat ini sebesar Rp3,7 juta lebih. “Kami temukan rata-rata gaji pokok mereka hanya Rp3 juta. Meski ada yang menerima hingga Rp3,8 juta, itu karena lembur. Padahal yang dihitung dalam UMK adalah pendapatan tetap seperti gaji pokok dan tunjangan jabatan,” jelasnya.
Darlis juga menegaskan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan lemahnya manajemen internal.
“Pasien rumah sakit ini selalu ramai, jadi masalahnya adalah manajemen internal yang harus dibenahi,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Disnaker Provinsi Kalimantan Timur turut mengawal dan mengawasi hasil rapat dengar pendapat yang sudah disepakati.
“Walaupun menjadi tanggung jawab Disnaker Kota Samarinda, kami minta Disnaker provinsi untuk ikut mengawal, karena jika tidak, ada sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keterlambatan pembayaran gaji 4–8 hari saja bisa dikenakan denda 2,5% dari gaji pokok,” pungkasnya.
Terakhir, Komisi IV DPRD Kaltim berharap sebelum tenggat waktu 7 Mei, seluruh persoalan di RS Haji Darjad bisa tuntas, demi keadilan dan kepastian hukum bagi para tenaga kerja. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
