APBD Kaltim Diprediksi Turun Rp2 Triliun pada 2026, DPRD Soroti Efisiensi Anggaran
Longtime.id – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, dari sebelumnya Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Penyusutan ini terjadi karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak dari penurunan ini. Ia menekankan bahwa dengan keterbatasan anggaran, Kaltim harus lebih cermat dan efisien dalam mengelola keuangan agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Yang jadi masalah itu berkaitan dengan penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” ucapnya.
Meski APBD Kaltim diproyeksikan sebesar Rp18 triliun, Hamas sapaannya mengatakan dana tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sebagian besar anggaran itu akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim, yang berarti ruang fiskal provinsi akan semakin sempit dan terbatas.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” bebernya.
Untuk menghadapi keterbatasan tersebut, politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan program-program strategis. Salah satu contohnya adalah dengan memusatkan kegiatan Musrenbang di kantor Gubernur guna menekan biaya operasional.
“Makanya setiap ada kegiatan kita upayakan efisiensi seperti hari ini. Biasanya Musrenbang diadakan di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” pungkasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
