Longtime.id – Provinsi Kaltim diproyeksikan mengalami penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya atas dampak yang ditimbulkan dari penurunan tersebut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan efisien agar pembangunan daerah tetap berjalan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Yang jadi masalah itu berkaitan dengan penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” terangnya.
Ia menjelaskan, meskipun APBD Kaltim diproyeksikan Rp18 triliun, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Pemprov Kaltim karena sebagian besar akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota. Kondisi ini membuat ruang fiskal provinsi semakin terbatas.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” ucap Hamas.
Menghadapi tantangan tersebut, Hamas menegaskan pentingnya efisiensi anggaran. Ia mencontohkan langkah konkret yang dilakukan Pemprov dengan memusatkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Gubernur guna menekan biaya operasional.
“Makanya setiap ada kegiatan kita upayakan efisiensi seperti hari ini. Biasanya Musrenbang diadakan di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” pungkasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
