Ketua DPRD Kutim Apresiasi Pengangkatan 1.017 PPPK: Dorongan Baru untuk Honorer
Longtime.id — Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni. Langkah ini dianggap sebagai upaya signifikan dalam menyejahterakan para honorer yang telah lama mengabdi.
“Ini tentu menjadi semangat baru bagi honorer dalam meningkatkan kinerjanya, baik yang bertugas di pemerintahan maupun di dunia pendidikan,” ujar Joni, politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kepada awak media beberapa waktu lalu.
Joni berharap, para honorer yang diangkat menjadi PPPK dapat menjaga komitmen dan siap ditempatkan di mana saja. “Jangan sampai baru bertugas setahun atau dua tahun, lalu kemudian minta pindah ke kota lain. Tentu ini tidak sesuai komitmen,” tegasnya.
Pada 26 April 2024, Pemkab Kutim mengangkat 1.017 honorer menjadi PPPK setelah mengikuti seleksi 2023. Dari jumlah tersebut, 476 orang adalah guru, 229 orang dari bagian kesehatan, dan 312 orang adalah pegawai teknis. “Ke depannya, mereka harus menunjukkan kinerja terbaik karena mereka merupakan orang-orang terbaik di antara honorer lainnya,” tambah Joni.
Senada dengan Joni, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman juga menekankan pentingnya dedikasi dan loyalitas dari para PPPK yang baru diangkat. Menurutnya, para pegawai ini akan membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Bagi seluruh PPPK, untuk tetap mematuhi dan mengikuti segala peraturan serta ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani,” tegas Ardiansyah Sulaiman. Saat ini, tercatat ada sekitar 4.303 orang honorer yang menunggu untuk diangkat menjadi PPPK.
Pengangkatan PPPK ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Kutim, tetapi juga memberikan dorongan moral bagi para honorer lainnya yang masih menunggu pengangkatan. Dengan langkah ini, Pemkab Kutim menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai. (Red)
