Longtime.id – Perjalanan dinas luar kota mendapat kritik dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim). Penggunaan anggaran ditekankan untuk pemanfaatan kegiatan yang produktir.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi AKB Jimmy dalam Rapat Pandangan Umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, di Gedung Utama DPRD Kutim, Kamis (09/11/2023).
“Pemkab Kutim mustinya mengurangi agenda dinas luar yang tidak terlalu urgent. Karena masih banyak kegiatan lainnya yang bisa menyasar kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pemanfaatan pembelanjaan daerah bisa diarahkan pada hal-hal produktif, seperti infrastruktur, pembangunan sektor ril, membantu peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui dunia pendidikan maupun kesehatan.
“Pengurangan kegiatan dinas sebagai upaya menghindari anggapan masyarakat yang menilai membuang-buang anggaran,” jelas pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Kutim itu.
Politikus Partai Keadilan Sejahterah (PKS) itu menginginkan agar Pemkab Kutim mampu melihat kebutuhan penggunaan anggaran yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Baik dari segi pelayanan hingga meningkatkan pembangunan.
“Ketimbang menganggarkan untuk perjalanan dinas. Baiknya dimanfaatkan sebagai pengembangan dan pembangunan yang lebih baik di Kutai Timur,” imbuhnya. (adv)
